Pariwisata berkelanjutan telah muncul sebagai kekuatan penting dalam industri perjalanan global, didorong oleh keharusan untuk melestarikan sumber daya alam, melindungi warisan budaya, dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat. Karena sektor pariwisata terus tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan wisatawan cenderung untuk memilih perusahaan yang berkelanjutan.
IDSC (Indonesian DMC Sustainability Collaboration) berkolaborasi dengan WSI mengadakan kegiatan training yang bertajuk “Implementation of Water Conservation to Achieve Sustainable Tourism” pada 11 September 2024. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan praktik – praktik keberlanjutan bagi mitra DMC dan Tour Travel terkait tata kelola air yang berkelanjutan di sektor pariwisata. Kegiatan ini dilakukan secara online dan dihadiri oleh 33 peserta dari mitra DMC dan Tour Travel.
Training dibuka oleh I Gede Dananjaya Bagaskara, Sustainability Coordinator IDSC. Beliau menekankan pentingnya konservasi air dan tata kelola air yang berkelanjutan oleh pihak – pihak yang berkecimpung di sektor pariwisata. Terlebih kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengatasi risiko air untuk mendukung terciptanya pariwisata yang berkelanjutan.
Water Stewadship Indonesia (WSI) yang diwakilkan oleh (Bapak) Catur Adi Nugroho selaku Network Coordinator membahas mengenai pentingnya penatalayan air yang baik dan berkelanjutan di sektor pariwisata. Ditekankan ada 5 masalah utama terkait air di sektor pariwisata yang bisa menjadi tantangan dan risiko bersama:
- Konsumsi Air yang Berlebihan: Industri pariwisata sering kali menggunakan air dalam jumlah besar, terutama di hotel, resort, dan fasilitas rekreasi. Menciptakan ketidakseimbangan dalam penggunaan air antara wisatawan dan penduduk lokal.
- Pencemaran Air: Aktivitas pariwisata dapat menyebabkan pencemaran air, baik dari limbah hotel, restoran, maupun aktivitas rekreasi seperti olahraga air. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem lokal dan mengurangi kualitas air yang tersedia.
- Penyusutan Sumber Daya Air: Di beberapa destinasi wisata, seperti Bali, penggunaan air tanah yang berlebihan telah menyebabkan penurunan permukaan air tanah dan intrusi air asin.
- Konflik Akses terhadap Air: Ketidakseimbangan dalam penggunaan air antara sektor pariwisata dan penduduk lokal dapat menimbulkan konflik.
- Kurangnya Perencanaan dan Pengelolaan Air yang Baik: Banyak destinasi wisata yang tidak memiliki perencanaan dan pengelolaan air yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya air yang tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan.
Penatalayanan air merupakan penggunaan air yang adil secara sosial dan budaya, berkelanjutan secara lingkungan, menguntungkan secara ekonomi, yang dicapai melalui proses yang melibatkan pemangku kepentingan yang melibatkan tindakan berbasis lokasi dan daerah tangkapan, maka sangat penting pelaksanaan penatalayan air yang baik dan berkelanjutan bagi sektor pariwisata.
Pemahaman risiko terkait air di sektor pariwisata harus didasarkan dengan pendekatan yang komprehensif (pendekatan lanskap atau pendekatan daerah tangkapan air) dan risiko ini tidak hanya mengenai pencemaran air saja, tetapi kejadian bencana seperti banjir, kekeringan, penurunan tanah akibat ekstraksi air tanah, dll juga termasuk risiko yang bisa berdampak negatif pada bisnis, pekerja dan ekonomi.
Risiko yang menjadi tantangan bersama ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk kolaborasi antar pelaku di sektor pariwisata. Beberapa kegiatan kolaboratif yang bisa diterapkan dalam pariwisata seperti:
- Pembentukan Aksi Kolaborasi. Membentuk aliansi / koalisi yang melibatkan berbagai Perusahaan, hotel, jasa travel tour, akomodasi perjalan, usaha mikro/kecil/menengah (UMKM) dan organisasi lokal Masyarakat untuk mendukung dan berkomitmen pengelolaan air yang berkelanjutan.
- Pelatihan dan Edukasi. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada semua pemangku kepentingan tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan di sektor pariwisata, seperti pelatihan teknis untuk staf hotel dan resort serta edukasi untuk komunitas local.
- Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan. Menerapkan teknologi pengolahan air yang ramah lingkungan di fasilitas pariwisata, seperti penerapan sistem daur ulang air dan penggunaan teknologi hemat air di hotel –hotel dan resort.
- Kolaborasi dengan Komunitas Lokal. Melibatkan komunitas lokal di sektor pariwisata dalam upaya pengelolaan air. Ini dapat mencakup proyek-proyek bersama untuk konservasi air dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Mengembangkan dan mempromosikan pariwisata berbasis kearifan lokal yang mendukung tata kelola air yang berkelanjutan.
Pernyataan penutup dari IDSC (Bapak) Dananjaya yang menandai berakhirnya kegiatan training, dengan harapan agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di tempat kerja mereka untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari Asia-Pacific Water Scarcity Programme (WSP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (disingkat Kementerian PPN/Bappenas) dan United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) menyelenggarakan meeting kedua dari National Multidisciplinary Team (NMT) Meeting secara online pada Selasa, 13 Agustus 2024. Sebanyak tujuh puluh enam anggota dari berbagai kementerian dan organisasi berpartisipasi dalam webinar ini untuk meninjau kemajuan WSP dan membahas kerangka kerja yang diperbarui untuk the Water Scarcity Action Plan (WSAP).
Pertemuan ini diresmikan oleh Bapak Mohammad Irfan Saleh, Direktur Sumber Daya Air pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menguraikan isu-isu strategis utama dalam pengelolaan sumber daya air. Ia menyoroti tantangan dalam memenuhi permintaan air yang meningkat, meningkatkan produktivitas air, dan mengatasi dampak perubahan iklim di samping pertumbuhan populasi dan pertumbuhan ekonomi. Selama setahun terakhir, WSP telah aktif melalui berbagai inisiatif seperti training akuntansi air, kunjungan lapangan ke DAS Cimanuk, dan pengembangan peta jalan akuntansi air. Pertemuan NMT kedua ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pemangku kepentingan, mengoptimalkan pelaksanaan WSP, dan merencanakan langkah selanjutnya untuk kelompok kerja yang difokuskan.
Dalam mengembangkan WSAP, beberapa isu penting harus dipertimbangkan. Ini termasuk dampak perubahan iklim, inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya air, dan pertumbuhan populasi yang cepat, yang menjadi dasar pengembangan WSAP. Selain itu, konsep penguasaan air, ketersediaan data, dan kapasitas untuk melakukan akuntansi air, beserta perangkat yang diperlukan, harus diintegrasikan ke dalam kerangka WSAP. Pedoman formulasi yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa WSAP dikembangkan secara sistematis, diimplementasikan secara efektif, dan terus dipantau serta disempurnakan oleh semua pemangku kepentingan.
Selain itu, WSAP tidak hanya akan membahas isu teknis tetapi juga akan menganalisis tantangan utama kelangkaan air di Indonesia, dengan fokus khusus pada gender dan inklusi, dan mengusulkan solusi untuk tantangan kelangkaan air yang muncul.
Sesi 1 – Penyegaran tentang Program Kelangkaan Air
Sesi ini dimoderatori oleh Bapak Ewin Sofian Winata, ST, MEM, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dengan Bapak Fany Wedahuditama yang memberikan gambaran umum tentang Program Kelangkaan Air (WSP), termasuk tujuan utama, manfaat, dan keluaran yang diharapkan.
Perwakilan dari berbagai organisasi pendukung, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan kementerian terkait lainnya memberikan masukan mengenai beberapa aspek utama WSP:
- Dasar pemikiran iklim yang mendasari program.
- Penekanan pada optimalisasi penggunaan air, promosi pertanian cerdas iklim, dan memastikan bahwa kegiatan yang ada di seluruh kementerian selaras dengan WSAP, dengan membangun inisiatif yang ada daripada memulai dari awal.
- Pertimbangan terkait pertumbuhan populasi, polusi, dan pembangunan infrastruktur.
Sesi 2 – Kemajuan dan Pelajaran yang Dipetik
Sepanjang pelaksanaan Program Kelangkaan Air (WSP), beberapa pelajaran berharga telah dipelajari. Wawasan utama mencakup perlunya kerangka regulasi dan kebijakan yang sudah dilakukan untuk memandu penghitungan air dan menginformasikan alokasi air, pengembangan proses penghitungan dan alokasi air di DAS Cimanuk, dan perlunya rencana peluncuran strategis untuk menerapkan proses ini di seluruh DAS prioritas lainnya. Selain itu, ditekankan bahwa pengelola sumber daya air setempat di setiap DAS harus lebih aktif terlibat sebagai bagian dari strategi peluncuran ini.
Pelajaran penting lainnya yang dipelajari adalah pentingnya penguasaan air, yang mencakup hubungan antara sumber daya air dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, kelompok penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Oleh karena itu, penguasaan air telah diakui sebagai komponen penting dari WSP.
Singkatnya, pelajaran yang dipetik menyoroti perlunya pedoman akuntansi air yang komprehensif yang membahas air permukaan dan air tanah, penciptaan templat dan alat yang jelas serta lugas untuk akuntansi air, ketersediaan dan pengelolaan data yang efektif, dan manfaat yang melampaui sekadar akuntansi. Selain itu, pentingnya melakukan analisis kepemilikan air yang menyeluruh dan uji coba yang komprehensif telah ditegaskan.
Sesi 3 – Kerangka Rencana Aksi Kelangkaan Air (WSAP)
Rencana Aksi Kelangkaan Air Nasional (WSAP) harus membahas beberapa bidang utama, termasuk memastikan pasokan air berkelanjutan, mendorong manajemen permintaan yang efisien, meningkatkan manajemen data, dan mendorong perencanaan dan penganggaran yang koheren.
Sebelum merumuskan WSAP, pedoman berikut harus dipertimbangkan:
- Waktu: Menentukan apakah WSAP akan menjadi dokumen tiga tahun atau lima tahun.
- Tingkatan: Menentukan apakah rencana tersebut akan beroperasi di tingkat nasional atau disesuaikan dengan daerah tangkapan air tertentu.
- Protokol: Menetapkan prosedur yang jelas mengenai siapa yang dapat mengusulkan tindakan, siapa yang akan menyetujuinya, siapa yang akan memantau dan meninjau kemajuan, serta waktu untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
- Fokus: Memutuskan apakah akan fokus pada daerah tangkapan air yang kekurangan air secara khusus atau mencakup semua daerah tangkapan air.
- Cakupan: Menentukan area cakupan, seperti air permukaan, air tanah, aliran lingkungan, pertanian, energi, pemukiman, industri, dan perdagangan.
Komponen utama WSAP meliputi:
- Konteks kelangkaan air saat ini dan di masa mendatang.
- Pemetaan risiko jangka pendek dan menengah.
- Tindakan berwawasan maju untuk mengatasi kelangkaan air, berdasarkan risiko jangka pendek dan menengah yang teridentifikasi.
Peserta yang mewakili berbagai organisasi memberikan masukan, menekankan pentingnya berbagi data tentang program air terkait lintas kementerian dan organisasi. Misalnya, Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (P3DAS) dapat mendukung WSAP dengan berbagi data penting tentang bidang-bidang seperti rehabilitasi hutan, lokasi mata air, lokasi prioritas, dan indeks ketahanan air.
Sesi 4 – Kelompok Kerja Tematik (WG)
Untuk mempersiapkan Rencana Aksi Kelangkaan Air (WSAP) secara efektif, perlu dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari kepala subdirektorat dan staf teknis. Kelompok-kelompok ini akan berpartisipasi dalam lokakarya dan diskusi yang terkait dengan pengembangan WSAP. Sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya air, diusulkan agar kelompok kerja (Working Group/ WG) tersebut diorganisasikan berdasarkan tema-tema berikut:
- Kelompok Kerja untuk Ketersediaan Berkelanjutan (Pasokan)
- Kelompok Kerja untuk Permintaan yang Efisien
- Kelompok Kerja untuk Manajemen Data yang Lebih Baik
- Kelompok Kerja Lintas Sektor
Rencana untuk Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) tematik telah diusulkan:
- FGD 1 (Semua WG): Konteks kelangkaan air saat ini dan masa depan.
- FGD 2 (WG Tematik): Pemetaan risiko.
- FGD 3 (WG Tematik): Mengidentifikasi isu prioritas berdasarkan pemetaan risiko.
- FGD 4 (WG Tematik): Mengidentifikasi tindakan strategis untuk mengatasi risiko.
Untuk Diskusi Kelompok Terarah lintas sektor, rencana berikut telah digariskan:
- FGD 1: Kesenjangan regulasi.
- FGD 2: Kesenjangan kelembagaan.
- FGD 3: Kesenjangan keuangan.
- FGD 4: Kesenjangan teknologi dan infrastruktur.
- FGD 5: Kesenjangan manajemen pengetahuan dan komunikasi.
Pertemuan tersebut ditutup oleh Direktur Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyampaikan harapan bahwa semua masukan dan umpan balik akan dipertimbangkan dan menjadi pelajaran berharga. Ia menekankan bahwa masih banyak pekerjaan penting yang harus dilakukan di Indonesia, termasuk menangani pengelolaan air tanah, menyeimbangkan upaya konservasi, mempromosikan pemanenan air hujan, dan banyak lagi. NMT diharapkan dapat berfungsi sebagai platform yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam menjaga pengelolaan kelangkaan air di Indonesia, memastikan tercapainya tujuan ketahanan air negara.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Fany Wedahuditama di fany@ws-indonesia.org atau fany.wedahuditama@gwpsea.org.
Meeting kedua dari National Multidisciplinary Team (NMT) ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui the Australian Water Partnership dan the United Nations Food and Agriculture.
Penyediaan akses sanitasi dan layak serta aman menjadi salah satu agenda Pembangunan nasional, seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 yang menargetkan 90% akses sanitasi layak, termasuk 15% akses sanitasi aman, serta 0% praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), yang mana ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)) 6 mengenai akses air bersih dan sanitasi. Namun, sekitar 100 juta masyarakat Indonesia masih belum memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak dan sekitar 60 juta Masyarakat Indonesia tidak memiliki pilihan selain buang air besar di luar rumah, sering kali di tanah atau di Sungai. Sanitasi yang buruk ini menyebabkan tingginya angka kontaminasi sumber air minum dan rumah tangga. Terdapat setidaknya 120 juta kasus penyakit dan 50.000 kematian dini di Indonesia, yang menyebabkan kerugian negara sebesar $3,3 miliar setiap tahunnya.
Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) menyadari bahwa peningkatan akses sanitasi adalah salah satu kunci meningkatkan kualitas air bersih dan kesehatan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tercapainya agenda keberlanjutan. Ini selaras dengan visi CCEP Indonesia yang menempatkan keberlanjutan sebagai bagian utama dari strategi bisnis.
Pada Juni 2024, CCEP Indonesia menginisiasikan program Water Access, Sanitation & Hygiene+ (WASH+) di Desa Kutamaneuh, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai wujud nyata terhadap keberlanjutan. Bersama dengan Safe Water Gardens (SWG) dan Water Stewardship Indonesia (WSI), program WASH+ ini akan memberikan fasilitas sanitasi layak, pelatihan terkait sanitasi dan hyginitas serta peluang bagi masyarakat untuk berwirausaha melalui micro-farming dan pengelolaan sampah di Desa Kutamaneuh.
Untuk menandakan dimulainya program WASH+ ini, pada 17 Juli 2024 berhasil diselenggarakan kegiatan sosialisasi WASH+ (Water Access, Sanitation, Hygiene+) di Kantor Desa Kutamaneuh, Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang, yang dihadiri oleh 77 orang, yang terdiri dari masyarakat, komunitas desa (ketua RT/RW/dusun), tokoh masyarakat atau agama dan perwakilan pemerintah desa hingga Kabupaten. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program WASH+ dapat berjalan dengan lancar, dukungan serta kepemilikan masyarakat.
Output program WASH+:
- Mendirikan Pusat Pengetahuan Desa.
- Meningkatnya akses air yang dikelola dengan aman.
- Meningkatkan kapasitas teknis masyarakat dalam pembangunan Safe Water Gardens.
- Menguatkan kapasitas advokasi dan peningkatan kesadaran.
- Memiliki sistem pemantauan WASH+ yang lebih baik.
- Memperkuat kapasitas perencanaan dan penganggaran berbasis bukti
- Menguatkan kapasitas pemantauan dan evaluasi WASH+.
Tahapan Implementasi program WASH+
- Sosialisasi pelatihan dan e-survey.
- Survei dasar
- Analisis survey dan identifikasi rumah tangga percontohan.
- Pembangunan Safe Water Gardens (SWG).
- Survei dan pemantauan endline.
- Pendirian Pusat Pengetahuan SWG.
Selain mensosialisasikan kegiatan WASH+, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan untuk pertimbangan desain dan implementasi program WASH+ di Desa Kutamaneuh.
Informasi lebih lanjut mengenai program ini, silakan hubungi External Communications Manager Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia): (Bapak) Radita Aulia Wicaksana radita.wicaksana@ccep.com atau Network and Technical Coordinator Water Stewardship Indonesia (WSI): (Bapak) Catur Adi Nugroho catur@ws-indonesia.org.
Program WASH+ ini dilakukan berdasarkan inisiatif Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) berkolaborasi dengan Safe Water Gardens (SWG) dan Water Stewardship Indonesia (WSI).
Untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasi dan mengelola kelangkaan air di bawah tekanan pertumbuhan penduduk yang cepat dan dalam perubahan iklim, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan lokakarya ketiga Peta Jalan Akuntansi Air (WARM) dalam pengaturan hibrida dari tanggal 7 – 8 Mei 2024 yang dipimpin oleh Alluvium, mitra Australia dari Program Kelangkaan Air (Water Scarcity Program (WSP)). Dalam lokakarya dua hari ini, 55 orang dari staf resmi dari kementerian terkait hadir secara luring juga secara daring. Acara ini mengikuti lokakarya Water Accounting Roadmap (WARM) II sebelumnya awal tahun ini.
Hari pertama – Pedoman Teknis dan Platform Data serta Kesesuaiannya..
Membuka WARM III secara resmi, Bapak Ewin Sofian Winata, ST, MEM, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan penjelasan mengenai permasalahan strategis sumber daya air seperti ketimpangan sumber daya air, kekurangan air di wilayah tertentu dan kebutuhan air yang meningkat pesat. Diproyeksikan pada tahun 2045, 60% penduduk Indonesia akan berada di wilayah sungai yang tekanan airnya tinggi dan 24 dari 128 wilayah sungai tidak mampu memenuhi kebutuhan air. Dalam sambutannya, beliau berharap WSP dapat membantu pemerintah pusat dalam menyusun Rencana Aksi Kelangkaan Air bersama dengan Tim Multidisiplin Nasional (National Multidisciplinary Team (NMT)).
Kemudian dilanjutkan ke sesi 1 dimana tim Alluvium yang dipimpin oleh Bapak Adyn memacu energi para peserta dengan memberikan update kemajuan melalui pembelajaran dari WARM pertama hingga kedua, bersamaan dengan WSP Regional Technical Workshop di Bangkok. Lebih lanjut Pak Tony, WARM III ini diharapkan dapat mengidentifikasi tren dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan beserta kesenjangan yang teridentifikasi antara pengetahuan yang diperlukan dan ketersediaan data, serta bagaimana penghitungan air ini dapat diterapkan di luar lokasi project.
Berikutnya pada sesi 2 beberapa perwakilan kementerian terkait membahas mengenai petunjuk teknis, seperti dari Direktorat Operasi & Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membahas isi Neraca Air Tangkapan (Water Accounting) dan Petunjuk Teknis Alokasi dan pembaruan di masa mendatang. Dijelaskan pentingnya akuntansi air untuk mengalokasikan air secara adil dan tepat sasaran, memperhatikan perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan. Selain itu, ada beberapa langkah dalam proses perencanaan alokasi air: Pola PSDA (Pola Pengelolaan Sumber Daya Air) → RENCANA (salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dari Direktur Jenderal (Ditjen) of Sumber Daya Alam yang menjadi dasar penyusunan program dan penganggaran tahunan) → RAAT (Rencana Alokasi Air Tahunan) → RAAR (Rencana Alokasi Air Terperinci).
Dilanjutkan dengan pemaparan dari Pusat Pelayanan Informasi Iklim Terapan Deputi Klimatologi (BMKG) mengenai Pemaparan Hidrologi Hidrometeorologi dan Sistem Informasi Hidrogeologi (SIH3) platform & tantangan yang dihadapi dalam diskusi, dimana topik diskusinya menekankan pada platform dan kesesuaian data. Melalui Sistem Informasi Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Hidrologi (SIH3), SIH3 bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di Indonesia, mengurangi dampak negatif akibat kondisi alam ekstrim dan mendukung pengambil kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. SIH3 memiliki tiga kementerian yang berperan untuk menangani dan berkolaborasi dalam sistem tersebut, yaitu BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Geologi.
Terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membahas perkembangan Platform Data Sumber Daya Air dan tantangan yang dihadapi. dijelaskan tentang aplikasi Water Resources Data Center (WRDC), sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan informasi terkait sumber daya air di seluruh Indonesia. Integrasinya dengan aplikasi-aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air diharapkan dapat meningkatkan peran layanan sistem informasi dan data sumber daya air, sehingga nantinya dapat berguna untuk menyebarkan informasi ke internal dan eksternal Direktorat.
Sebagai penutup, dapat disepakati mengenai perlunya mempertimbangkan FAIR untuk platform data.
- F, findable: dimana data harus mudah ditemukan oleh komputer dan manusia.
- A, accessible: ketika orang menemukan data, mereka perlu mengetahui bagaimana data tersebut dapat diakses.
- I, interoperable: data harus mudah diintegrasikan dengan data lain untuk analisis, pemrosesan, dan penyimpanan.
- R, reusable: Data perlu dideskripsikan dengan baik, sehingga dapat digunakan kembali dan direplikasi dengan cara yang berbeda.
Hari ke-2 – Pengaturan kelembagaan, pengaturan etalase, kebijakan dan langkah SMART selanjutnya.
Pemaparan oleh Bapak Ewin Sofian Winata, ST, MEM, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang pengaturan kelembagaan penghitungan air hingga perencanaan wilayah sungai. Terdapat 20 Upaya Transformatif Super Prioritas Tahun 2025-2045 dalam RPJPN, yang masuk dalam kategori transformasi sosial, trans-governance, transformasi trans-ekonomi, landasan supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, sosial budaya dan ketahanan ekologi. Karena kini kita memasuki 5 tahun pertama, maka yang dicapai dalam visi 2045 adalah tersedianya pasokan air baku yang berkelanjutan untuk berbagai kegiatan ekonomi (terjaminnya keseimbangan air di setiap WS) yang tidak dalam kondisi defisit/stress sepanjang tahun. dengan tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang terintegrasi pada beberapa lembaga.
Dilanjutkan dengan beberapa diskusi mengenai komitmen peningkatan kapasitas, dimana diperlukannya keterampilan teknis di semua tingkatan, koordinasi dan integrasi untuk memperjelas tanggung jawab, memperkuat koordinasi kerangka kerja, dan menyelaraskan perencanaan, data dan informasi dengan 'Kebijakan Satu Data'. ' atau disebut 'Kebijakan Satu Data' dan peraturan turunannya undang-undang sumber daya alam tahun 2019 untuk meningkatkan kerangka kelembagaan dan pelaksanaan perhitungan dan alokasi air.
Selanjutnya pada diskusi showcase, tim Alluvium menjelaskan tujuannya adalah untuk memiliki showcase water account untuk dipresentasikan kepada pengambil keputusan, dan dibalik alasan pentingnya. Hal ini dapat diikuti dengan undang-undang, insentif pendanaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjustifikasi nilai izin penyediaan air, mendukung transfer antar daerah aliran sungai dan memberikan tujuan bagi organisasi wilayah sungai untuk menerapkan akuntansi.
Hal ini juga memerlukan beberapa poin untuk dipamerkan seperti gambar komunikasi sederhana, diagram proses konseptual, model rinci jenis level akun yang akan ditempatkan dan jenis akun, apakah itu data yang sangat teknis, sedang atau buruk. Ada pula masukan mengenai perlunya memetakan siapa saja yang memperoleh manfaat.
Pembahasan penting sebelum menutup hari ini adalah mengenai langkah selanjutnya yang Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Tepat Waktu (SMART). Hal ini mencakup lokakarya dengan pakar teknis di PUPR dan DAS Cimanuk Cisanggarung untuk memahami dan mencatat asumsi dan keterbatasan yang ada dalam proses penghitungan air saat ini. Selain itu, bimtek yang diberikan PUPR selaras dengan pedoman BBWS dan menambahkan skenario pada hari ekstrim untuk peramalan dalam penghitungan air, yang akan dimasukkan ke dalam juknis dan finalisasinya pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025.
Workshop III Water Accounting Roadmap (WARM) ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian Workshop yang akan ditindaklanjuti dengan WSP tahap III yaitu mempersiapkan showcase dan presentasi NMT beserta rencana aksi nasional.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi (Bapak) Fany Wedahuditama: fany@ws-indonesia.org dan/atau fany.wedahuditama@gwpsea.org
Workshop Water Accounting Roadmap (WARM) III ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui the Australian Water Partnership dan the UN Food and Agriculture Organization.
Masih dalam semangat tahun baru, United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sukses menyelenggarakan workshop Water Accounting Roadmap (WARM) kedua secara hybrid pada tanggal 23 – 25 Januari 2024 yang dipimpin oleh Alluvium, mitra Australia dari Water Scarcity Program (WSP). Kegiatan ini menindaklanjuti acara Water Accounting Roadmap Workshop pertama yang diselenggarakan tahun lalu dan workshop kedua ini diikuti oleh 25 peserta offline dan 7 peserta yang bergabung secara online.
Hari pertama – Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data dalam pendekatan nasional.
Untuk memulai workshop secara resmi, Ibu Titih Titisari, dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bappenas, memberikan sambutannya dengan harapan workshop yang berlangsung selama tiga hari ke depan dapat memberikan pemahaman dan dasar yang kuat untuk menyiapkan neraca dan alokasi air yang efisien, serta rencana aksi pengelolaan kelangkaan air nasional. Dalam workshop hari ini, fokusnya adalah untuk mendapatkan klarifikasi atau identifikasi tentang bagaimana akuntansi air diatur di tingkat nasional, terutama untuk akuntansi air dilakukan di tingkat das dan bagaimana kedua pendekatan tersebut sesuai. Dalam workshop hari ini juga, peserta secara aktif berpartisipasi dalam beberapa sesi diskusi yang dibagi menjadi tiga.
Diskusi pertama adalah untuk mengetahui maksud dari peraturan tingkat nasional juga kepedulian terhadap pembuat kebijakan di berbagai tingkatan, dan pertimbangan lebih lanjut. Pada diskusi kedua, peserta berdiskusi untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana di tingkat nasional untuk mengumpulkan data dan jenis data kemudian menemukan bahwa beberapa platform untuk berbagi data telah tersedia dan banyak informasi hidrologi (neraca air) dapat ditemukan secara online
Ini adalah info pengguna air yang sulit didapat (aktual tidak dialokasikan), dan analisis akuntansi harus ramah pengguna. Diskusi ketiga adalah fokus pada analisis akuntansi air dari jenis model yang digunakan dan input serts output spesifik yang diperlukan. Diskusi terakhir adalah menekankan informasi tentang pelaporan dan komunikasi yang di Indonesia, template yang baik untuk pelaporan sudah ada.
Hari kedua – WEAP vs RIBASIM, pendekatan tingkat das, dan DAS Cimanuk Cisanggarung.
Pada hari kedua, peserta mendapatkan gambaran umum tentang DAS Cimanuk yang dijelaskan secara rinci oleh Bapak Roni Farfian, perwakilan tim DAS Cimanuk Cisanggarung, menjelaskan kesiapan mereka dalam rencana alokasi air tahunan dan rencana rinci alokasi air seperti pemetaan dan informasi untuk daerah irigasi dan titik pasokan, pasokan PDAM dan lokasi pengguna air lainnya. Untuk mengumpulkan banyak perspektif, peserta secara interaktif mendiskusikan tingkat minimum data yang dibutuhkan untuk mengembangkan kerangka akuntansi air.
Dapat diketahui bahwa profil DAS Cimanuk Cisanggarung sudah komprehensif dan menggunakan kebijakan satu peta untuk DAS dan semua data dipusatkan di Balai Pengelolaan DAS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menggunakan WEAP untuk memodelkan data. DAS Cimanuk Cisanggarung ini sudah dapat menjadi contoh yang baik tentang bagaimana pengelolaan daerah aliran sungai dipersiapkan dengan baik meskipun ada pembaruan kecil yang mungkin dilakukan, dan dapat direplikasi di daerah aliran sungai lain di Indonesia.
Hari ketiga – Pelaporan dan komunikasi.
Pada hari terakhir workshop dibuka oleh Bapak Ir. Juari ME dari Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan pesan dan harapan bahwa pembelajaran tiga hari terakhir ini dapat meningkatkan kapasitas negara untuk mengimplementasikan penghitungan air untuk menerjemahkannya ke dalam rencana yang baik untuk daerah aliran sungai. Selain itu, bagi orang lain yang tidak dapat mengikuti lokakarya dan mempersiapkan sumber daya manusia di masa depan, semua materi dan hasil diskusi diharapkan dapat dibagikan.
Masuk kedalam kegiatan workshop, peserta terlibat dalam diskusi kelompok baik secara offline dan online, untuk mengeksplorasi informasi air penting untuk kebutuhan pengguna yang berbeda untuk diungkapkan dan bagaimana memandu untuk menyiapkan akuntansi, kemudian untuk mengartikulasikan ke dalam template yang dapat disajikan ke kelompok lain. Ini dilakukan dengan mensimulasikan setiap tim sebagai kelompok pengguna akhir, yaitu dapat termasuk: industri, pemerintah daerah, dan manajer irigasi.
Setelah diskusi dan pemaparan hasil dari masing-masing kelompok, Bapak Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan penutupan untuk mengharapkan dari acara ini dapat meningkatkan tata kelola dan penghitungan air bagi bangsa, karena ketahanan air sudah menjadi kompas kebijakan. Misalnya, program perbaikan daerah aliran sungai terutama untuk informasi, ketersediaan data, dan kesenjangan lain yang ditemukan dalam workshop tiga hari ini akan di bawa oleh pemerintah untuk mengisi melalui program-program, serta menjadi informasi dan panduan yang berharga bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan strategi nasional.
Workshop Water Accounting Roadmap (WARM) ini akan ditindaklanjuti melalui tahap ketiga dengan rencana akan diselenggarakan pada akhir Maret 2024 yang dipimpin oleh tim Alluvium.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi (Bapak) Fany Wedahuditama: fany@ws-indonesia.org dan/atau fany.wedahuditama@gwpsea.org
Workshop Water Accounting Roadmap (WARM) II ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Australian Water Partnership dan UN Food and Agriculture Organization (FAO).
Setelah training Akuntansi dan Alokasi Air pertama yang diadakan sebelumnya pada bulan Agustus, kami berhasil mengadakan pelatihan tatap muka kedua dari tanggal 4 – 8 Desember 2023 yang dipimpin oleh para pelatih dari FutureWater dengan dukungan dari United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Secara total, 25 peserta mengikuti pelatihan dengan satu peserta pelatihan bergabung secara online.
Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasi dan mengelola kelangkaan air dengan mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat di bawah iklim yang berubah, Training Akuntansi dan Alokasi Air kedua ini bertujuan untuk mengembangkan akuntasi air menggunakan berbagai alat pemodelan geospasial dan sumber daya air untuk DAS Cimanuk sebagai contoh.
Hari kesatu (1) dan ke-2 – Alat untuk Akuntansi Air dan Pengumpulan serta Analisis Data melalui Penginderaan Jauh.
Ibu Titih Titisari, dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bappenas, secara resmi memulai dan membuka training kedua dengan sambutan pembukaannya. Modul pelatihan yang dibahas pada dua hari pertama difokuskan pada penilaian ketersediaan dan aksesibilitas data di DAS Cimanuk.
Para peserta belajar bagaimana penginderaan jauh dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan pengelolaan sumber daya air dan lebih khusus lagi, bagaimana hal itu dapat melengkapi pendekatan Akuntansi Air. Dengan menggunakan Google Earth Engine, peserta mengekstraksi, memproses, dan menganalisis kumpulan data penginderaan jauh yang berbeda untuk menilai curah hujan, penggunaan lahan, dan evapotranspirasi untuk DAS Cimanuk, melihat tren selama musim hujan dan kemarau.
Hari ke-3 dan ke-4 – Bekerja dengan model WEAP (Water Evaluation and Planning System) dan Skenario Penilaian menggunakan WEAP.
Pada hari ketiga dan keempat, para peserta mempelajari hal-hal dasar dari model Water Evaluation and Planning System (WEAP) model menggunakan DAS Cimanuk sebagai studi kasus. Training, yang terdiri dari latihan langsung serta kerja kelompok, memungkinkan peserta untuk memperbarui model dengan meningkatkan variabel input yang berbeda dan menilai dampak dari intervensi dan proyeksi yang berbeda terhadap Keamanan Air di daerah tangkapan air.
Hari ke-5 – Kunjungan ke DAS Cimanuk.
Pada hari terakhir training, seluruh peserta training dan pelatih mengunjungi DAS Cimanuk di Cirebon, Jawa Barat. Sebelum kunjungan yang diajukan, rombongan disambut oleh Kepala Bidang Operasional Balai Besar Cimanuk Cisangerung (Cisanggerung). Selama sesi penyambutan, para kelompok memiliki kesempatan untuk berbagi wawasan dari Program Kelangkaan Air (RPAM), pelatihan akuntansi air dan kerja kelompok para peserta training. Setelah pemaparan dari kelompok-kelompok, konsultan WEAP dari BBWS Cimanuk-Cisanggerung mempresentasikan kerangka regulasi dan metode perumusan neraca air tangkapan air di DAS Cimanuk Cisanggerung.
Tinjauan ini menghasilkan diskusi yang produktif dan memungkinkan peserta untuk menyadari kegunaan WEAP untuk mengelola sumber daya air di dunia praktis. Setelah diskusi dengan BBWS Cimanuk Cisanggerung, rombongan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Bendung Rentang dan pintu air Cipelang. Pejabat dari BBWS Cimanuk Cisanggerung berbagi tantangan dan peningkatan Bendung Rentang. Presentasi ini memberikan informasi praktis kepada kelompok yang akan membantu untuk lebih memperkuat model WEAP. Dengan ini, kunjungan lapangan berakhir dan rombongan kembali ke Jakarta.
Training akuntansi air ini akan ditindaklanjuti dengan Lokakarya Water Accounting Roadmap (WARM) kedua pada bulan Januari, di mana para kelompok akan berkumpul kembali untuk mulai mempersiapkan pilot akuntansi dan alokasi air untuk DAS Cimanuk Cisanggerung. Workshop ini akan dipimpin oleh tim Alluvium dan direncanakan pada pertengahan Januari 2024.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi (Bapak) Fany Wedahuditama: fany@ws-indonesia.org dan/atau fany.wedahuditama@gwpsea.org
Training Akuntansi dan Alokasi Air II ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Australian Water Partnership dan the UN Food and Agriculture Organization.
Memiliki akses menuju air minum bersih dan layanan sanitasi adalah masalah serius yang terjadi di dunia. Bagi ratusan juta orang yang tinggal di daerah yang terkena dampak kekerasan atau konflik bersenjata, situasinya semakin memburuk. Seperti perang Rusia di Ukraina dan serangan Israel terhadap sumber daya air Palestina di Tepi Barat.
Dalam perang Rusia di Ukraina, infrastruktur untuk sistem air dan sanitasi negara telah hancur total oleh serangan terhadap pasokan air oleh kedua belah pihak. Sistem pasokan dan pengolahan air yang digunakan oleh warga sipil telah mengalami kerusakan, digunakan sebagai senjata dalam serangan yang disengaja, dan berada di bawah tekanan karena pergerakan penduduk yang signifikan.
Kemudian, ketika permusuhan meningkat mulai 7 Oktober 2023, situasi kemanusiaan di Gaza secara substansial memburuk. 2,3 juta orang yang tinggal di Jalur Gaza — yang setengahnya merupakan anak-anak — saat ini berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan air, sanitasi, dan kebersihan. Beberapa terpaksa mulai mengebor sumur di dekat laut untuk mendapatkan air minum, atau mereka bergantung pada air keran garam dari satu-satunya akuifer di Gaza, yang tercemar dengan limbah dan air asin. Selain itu, blokade pada bahan bakar yang menggerakkan pembangkit listrik mengakibatkan pembatasan atau penghentian pasokan air dan listrik yang parah. Di wilayah utara, truk air — praktik pengiriman air melalui truk — telah benar-benar berhenti atau terhambat secara signifikan.
Sudah umum diketahui bahwa memiliki akses ke air minum yang bersih, terjangkau, dan aman serta layanan sanitasi adalah hak asasi manusia yang mendasar, maka dari itu, Water Stewardship Indonesia (WSI) menyerukan dan mendesak untuk segera menghentikan serangan dan dorongan untuk menerapkan beberapa langkah, untuk menjamin bahwa setiap orang, terutama perempuan dan anak-anak, dilindungi pada daerah konflik dan memiliki akses ke air bersih yang cukup. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, serta para pemimpin dunia dan komunitas kemanusiaan pada umumnya, memiliki kewajiban untuk segera menghentikan permusuhan, memulihkan pasokan air, dan mematuhi hukum humaniter internasional, yang mensyaratkan perlindungan warga sipil dan pelestarian infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan air dan sanitasi, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka.
Sebagai serangkaian dari aktivitas-aktivitas Water Scarcity Program (WSP), Kementerian PPN/Bappenas dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menyelenggarakan Pertemuan Tim Multidisiplin Nasional atau National Multidisciplinary Team (NMT) pertama pada Senin, 13 September 2023, melalui acara hybrid untuk membahas rancangan awal garis besar Rencana Aksi Pengelolaan Kelangkaan Air Nasional. Sembilan puluh satu peserta menghadiri pertemuan tersebut.
Pertemuan dibuka oleh Direktur Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Mohammad Irfan Saleh, menginformasikan pentingnya program WSP untuk membantu perumusan kebijakan dan arahan strategis pengelolaan kelangkaan air untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pembukaan kemudian dilanjutkan oleh (Ibu) Caroline Turner dari FAO Asia-Pasifik, yang menjelaskan realitas meningkatnya kelangkaan air di Asia-Pasifik dan pengalaman kawasan Afrika terkait pengelolaan kelangkaan air.
Setelah sesi pembukaan, sesi selanjutnya dipimpin oleh Bapak Fany Wedahuditama dari Water Stewardship Indonesia (WSI) dan Global Water Partnership Southeast Asia (GWP-SEA), dengan fokus pada pentingnya National Multidisciplinary Team (NMT) dalam implementasi WSP di Indonesia. Diskusi difokuskan pada peran dan struktur NMT dan usulan keanggotaan kelompok kerja teknis. Di bawah ini adalah informasi rinci tentang peran dan struktur NMT.
Peran NMT:
- Untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan praktik pengelolaan air dan koordinasi antar-sektoral di bawah kondisi kelangkaan air.
- Untuk mempromosikan prinsip-prinsip penting dari praktik terbaik penghitungan dan alokasi air dengan memastikan semua sektor penggunaan air dimasukkan dan dikonsultasikan untuk mengevaluasi dan memahami trade-off antara penggunaan air yang bersaing dan sektor.
- Untuk mengadvokasi perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan air yang berkelanjutan di masa depan (termasuk Unit Akuntansi Air permanen, pengembangan hukum dan peraturan, dan keterlibatan pemangku kepentingan praktis).
Untuk mengembangkan rancangan Rencana Aksi Kelangkaan Air Nasional (WSAP), Struktur NMT yang Diusulkan:
- Pengambil keputusan tingkat tinggi (tingkat Menteri).
- Komite pengarah antar-kementerian (setingkat Direktur).
- Komite Teknis Antar Kementerian (setingkat Direktur).
- Kelompok Kerja Teknis (tingkat Wakil Direktur) dengan dukungan dari perwakilan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil (CSO).
- Untuk Kelompok Kerja Teknis ditentukan oleh kategori untuk fokus Teknis dan Cross-cutting.
- Untuk fokus teknis, kategori berdasarkan ketersediaan berkelanjutan (pasokan), manajemen permintaan yang efisien dan manajemen data yang ditingkatkan.
- Untuk fokus lintas sektoral, kategori berdasarkan Tata Kelola (kebijakan & regulasi, kelembagaan dan keuangan)
Dalam diskusi tersebut, beberapa anggota NMT juga mengusulkan penambahan anggota yang penting untuk dimasukkan ke dalam NMT, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian yang diusulkan ini memiliki beberapa direktorat dengan kepentingan langsung dan relevansi dengan masalah kelangkaan air.
Setelah diskusi mengenai NMT ditutup, dilanjutkan dengan pemaparan draft outline Rencana Aksi Kelangkaan Air oleh Bapak Fany Wedahuditama. Rencana Aksi Kelangkaan Air adalah output utama NMT, dan akan menginformasikan bagaimana Pemerintah Indonesia akan mengatasi tantangan kelangkaan air dengan menekankan beberapa tindakan yang dapat diterapkan, menyediakan infrastruktur terperinci dan rencana investasi kelembagaan, dan menunjuk tanggung jawab yang jelas untuk pemangku kepentingan utama. WSAP menawarkan pemahaman mendalam mengenai situasi air saat ini, mengusulkan kemajuan dalam praktik akuntansi dan alokasi air nasional, dan menyajikan inisiatif berwawasan ke depan untuk pengelolaan air yang efektif. WSAP akan menggarisbawahi pentingnya kerja sama multi-sektoral, modifikasi legislatif, dan kolaborasi di skala nasional dan internasional untuk mencapai penggunaan air yang berkelanjutan dalam menghadapi kelangkaan air yang memburuk.
Salah satu masukan utama WSAP adalah mengenai mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendorong setiap otoritas daerah aliran sungai prioritas untuk mengembangkan penghitungan air sebagai dasar alokasi air. Item ini belum termasuk dalam draft garis besar. Selanjutnya, sebagai pertemuan NMT berikutnya, diharapkan NMT sudah dapat memiliki kesepakatan tentang garis besar beranotasi akhir WSAP; disarankan agar NMT memiliki platform kolaborasi untuk bekerja sama. Direktur Sumber Daya Air mengusulkan Water Stewardship Indonesia/GWP SEA untuk mengusulkan opsi platform terbaik seperti Moodle dan Google Classroom yang disebutkan sebagai platform umum.
Di akhir pertemuan, disepakati bahwa untuk pertemuan NMT berikutnya akan dijadwalkan pada akhir November atau awal Desember 2023. Selama Oktober – November, Kelompok kerja teknis akan mengadakan beberapa pertemuan untuk membahas garis besar WSAP dan isu-isu utama yang harus dibahas dalam rencana aksi. Selain itu, sejak awal, ini akan berguna untuk menyelaraskan format WSAP dengan format perencanaan pemerintah yang ada. Dan akan membantu dalam internalisasi WSAP ke dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi (Bapak) Fany Wedahuditama: fany@ws-indonesia.org dan/atau fany.wedahuditama@gwpsea.org
Water Security Program (WSP) ini didukung oleh Food and Agricultural Organisation of the United Nations yang bekerjasama dengan Australian Water Partnership (AWP) yang didukung oleh Pemerintah Australia.
Setelah Workshop Kick-Off Meeting Water Scarcity Program pada akhir Agustus, kami telah berhasil memulai Pelatihan Akuntansi Air atau Training Water Accounting secara offline selama 4 (empat) hari, dari tanggal 29 Agustus – 1 September. Para pelatih dihadirkan dari Future Water yang didukung oleh the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Acara ini mengumpulkan 42 (empat puluh dua) peserta pelatihan.
Training Water Accounting ini merupakan bagian pertama dari rangkaian workshop training dengan Water Scarcity Program yang berfokus pada membangun pemahaman teknis yang solid tentang konsep-konsep berikut:
- Mendefinisikan water accounting, komponen-komponennya dan dependensi domain.
- Merancang akun air dan mengevaluasi dampak dari proyeksi dan intervensi yang berbeda pada hasil Water Accounting.
- Membedakan antara penghematan air nyata dan aktual dalam sistem pertanian melalui penyelidikan dampak intervensi skala lapangan pada penghematan air skala DAS (menggunakan REWAS).
- Mengukur interaksi antara blok irigasi yang berbeda dan menghitung aliran balik (menggunakan alat Follow the Water).
- Mengkarakterisasi DAS Cimanuk menggunakan dataset penginderaan jauh dan menyempurnakan Penghitungan Air awal lebih lanjut
Hari pertama – Pengenalan Akuntansi Air (Water Accounting)
Dibuka oleh beberapa dua sambutan pembukaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan BAPPENAS. Peserta pelatihan diperkenalkan dengan pengetahuan dan konsep water accounting, seperti tujuan, komponen, terminologi, dan sasaran.
Hari ke-2 – Peningkatan Kapasitas Akuntansi Air (Water Accounting)
Untuk hari kedua, peserta pelatihan mengeksplorasi dampak aliran lingkungan dan jasa ekosistem pada Water Accounting dan beberapa latihan-latihan untuk mengembangkan garis besar juga diskusi tentang ketersediaan data dan aksesibilitas.
Hari ke-3 – Akuntansi Air (Water Accounting) dalam Sistem Pertanian pada Skala Berbeda
Melalui hari ketiga, peserta pelatihan belajar dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang evapotranspirasi, memperkirakan penghematan air nyata di pertanian menggunakan alat REWAS, dan memahami dampak efisiensi irigasi melalui Follow Water Tool dan Latihan-latihan secara langsung. Sebelum menyelam ke dalam latihan, Prof. Dr. Drs. Waluyo Hatmoko, M.sc, a Profesor Riset Manajemen Sumber Daya Air, mengunjungi pelatihan untuk berbagi pengalamannya tentang pengetahuan dalam mengembangkan akuntansi air dan alokasi air di Indonesia.
Hari ke-4 – Merancang Water Account
Pada hari terakhir, pelatihan dilakukan lebih aktif dengan melakukan kerja kelompok untuk merancang water account. Ini melibatkan pengembangan ringkasan DAS dan melakukan penilaian skenario untuk penghitungan air dengan mengeksplorasi Peta Bumi untuk mendapatkan data untuk Cimanuk.
Setelah pelatihan, para peserta diharapkan untuk:
- Mengatasi tantangan data melalui penginderaan jauh.
- Pengalaman langsung dengan platform seperti Earth Map dan Google Earth Engine untuk mengekstrak dan menganalisis data.
- Kunjungan lapangan; dan
- Mengembangkan water account dan menurunkan opsi kebijakan berdasarkan hasil.
Selanjutnya, agenda dari Water Scarcity Program setelah training ini adalah membangun National Multidisciplinary Team (NMT). Tim ini terdiri dari anggota dari berbagai organisasi air (Pemerintah, swasta, universitas, dan masyarakat) yang akan mengembangkan Percontohan Water Account, Roadmap Water Accounting, Deklarasi Kelangkaan Air, dan Rencana Aksi Kelangkaan Air/Water Scarcity Action Plan (WSAP). Water Scarcity Action Plan (WSAP) akan digunakan sebagai salah satu referensi utama dalam perencanaan dan penganggaran untuk program Ketahanan Air di Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Water Scarcity Program, silakan hubungi (Bapak) Fany Wedahuditama: fany@ws-indonesia.org and/or fany.wedahuditama@gwpsea.org.
Water Security Program (WSP) ini didukung oleh the Food and Agricultural Organisation of the United Nations yang bermitra dengan the Australian Water Partnership (AWP), yang didukung oleh Pemerintah Australia.
Di kawasan Asia-Pasifik, sumber daya air membentuk dasar kemakmuran agraria dan pembangunan ekonomi. Namun, meningkatnya permintaan akan kebutuhan air karena pertumbuhan penduduk, industrialisasi dan urbanisasi yang cepat, serta perubahan iklim merusak sumber daya air tersebut. Seperti sama halnya dengan negara-negara bagian dunia lainnya, Asia-Pasifik menghadapi peningkatan kelangkaan air, dengan berbagai karakteristik, penyebab dan tren di berbagai negara pada berbagai tahap perkembangan.
Indonesia mengalami tiga jenis kelangkaan air: air yang terlalu bervariasi, pemanfaatan yang berlebihan dan kualitas air yang buruk. Sementara Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua memiliki surplus ketersediaan air, Jawa, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mengalami kelangkaan air lokal dari berbagai jenis dan tingkat keparahan. Ada kelangkaan musiman di beberapa bagian Indonesia, yang mengakibatkan air terlalu bervariasi; Selama musim kemarau, 24 dari 128 daerah aliran sungai tidak mampu memenuhi kebutuhan air. Pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan juga menjadi masalah di Indonesia, dengan konflik air antar pengguna. Permintaan akan kebutuhan air meningkat karena tekanan ekonomi; Permintaan air untuk kebutuhan industri sendiri diperkirakan akan meningkat dari 9 miliar m3 menjadi 36 miliar m3 antara 2015 dan 2045.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya, berkolaborasi bersama United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) untuk mengimplementasikan Asia-Pacific Water Scarcity Program di Indonesia. Program ini diimplementasikan bersama dengan para mitra teknis dari Australia, yaitu Alluvium-Amperes, yang didanai oleh Australian Water Partnership, yang didukung oleh Pemerintah Australia. Asia-Pacific Water Scarcity Program (WSP) bertujuan untuk mendukung negara-negara di Asia-Pasifik untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasi dan mengelola kelangkaan air saat mengalami pertumbuhan populasi yang cepar dalam iklim yang berubah-ubah.
Keuntungan dari WSP:
WSP bertujuan untuk membawa penggunaan air dalam batas berkelanjutan dan mempersiapkan wilayah untuk masa depan yang produktif dengan lebih sedikit air melalui pembangunan kapasitas nasional dalam penghitungan air yang rutin, mempromosikan kebijakan berbasis bukti, memberdayakan pemerintah nasional untuk mengatasi tantangan sumber daya air, dan mempromosikan kerja sama regional.
Hasil-hasil WSP di Indonesia:
- Pembentukan Tim Multidisiplin Nasional atau National Multidisciplinary Government Teams:
- High-Level National Multidisciplinary Team (NMT)
- National Multidisciplinary Team Water Accounting Working Group (NMTWG)
- Memberikan Training terkait Water Accounting
- Mengembangkan Pilot Water Account (DAS Cimanuk)
- Memberikan Roadmap Water Accounting
- Memberikan Water Scarcity Action Plan (WSAP)
- Memberikan Water Scarcity Declaration
- Memberikan High-Level Regional Technical Meeting terkait Water Scarcity
- Memberikan Regional Water Scarcity Symposium
- Panduan Praktisi Regional tentang Water Accounting
Pada Senin, 21 Agustus 2023, BAPPENAS bersama Water Stewardship Indonesia (WSI) sebuah organisasi terkemuka mengenai penatalayanan air yang baik di Indonesia, Global Water Partnership Southeast-Asia (GWP-SEA) platform multi-pemangku kepentingan untuk mendorong pendekatan terpadu untuk pengelolaan sumber daya air (IWRM), FutureWater, Alluvium-Amperes dan pemangku kepentingan lainnya mengadakan Kick-Off Meeting Workshop untuk Water Scarcity Program (WSP) melalui acara hybrid untuk menginformasikan, mendiskusikan dan mendapatkan lebih banyak masukan-masukkan untuk implementasi WSP yang optimal. Pertemuan Kick-off ini diikuti oleh lintas kementerian yang mana mencapai 99 orang peserta yang hadir.
Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan WSP adalah pembentukan National Multidisciplinary Team (NMT) yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi lintas sektor pengairan (pemerintah, sektor swasta, universitas, dan masyarakat). NMT akan memiliki peran penting dalam mengembangkan Pilot Water Account, Water Accounting Roadmap, Water Scarcity Declaration, dan Water Scarcity Action Plan (WSAP). Water Scarcity Action Plan (WSAP) akan digunakan sebagai salah satu referensi utama dalam perencanaan dan penganggaran untuk program Ketahanan Air di Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak (Bapak) Fany Wedahuditama: fany@ws-indonesia.org dan/atau fany.wedahuditama@gwpsea.org
Water Security Program (WSP) ini didukung oleh Food and Agricultural Organisation of the United Nations yang bekerjasama dengan Australian Water Partnership (AWP) yang didukung oleh Pemerintah Australia.