Workshop Water Accounting Roadmap (WARM) III

Untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasi dan mengelola kelangkaan air di bawah tekanan pertumbuhan penduduk yang cepat dan dalam perubahan iklim, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan lokakarya ketiga Peta Jalan Akuntansi Air (WARM) dalam pengaturan hibrida dari tanggal 7 – 8 Mei 2024 yang dipimpin oleh Alluvium,  mitra Australia dari Program Kelangkaan Air (Water Scarcity Program (WSP)). Dalam lokakarya dua hari ini, 55 orang dari staf resmi dari kementerian terkait hadir secara luring juga secara daring. Acara ini mengikuti lokakarya Water Accounting Roadmap (WARM) II sebelumnya awal tahun ini.

Hari pertama – Pedoman Teknis dan Platform Data serta Kesesuaiannya..

Membuka WARM III secara resmi, Bapak Ewin Sofian Winata, ST, MEM, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan penjelasan mengenai permasalahan strategis sumber daya air seperti ketimpangan sumber daya air, kekurangan air di wilayah tertentu dan kebutuhan air yang meningkat pesat. Diproyeksikan pada tahun 2045, 60% penduduk Indonesia akan berada di wilayah sungai yang tekanan airnya tinggi dan 24 dari 128 wilayah sungai tidak mampu memenuhi kebutuhan air. Dalam sambutannya, beliau berharap WSP dapat membantu pemerintah pusat dalam menyusun Rencana Aksi Kelangkaan Air bersama dengan Tim Multidisiplin Nasional (National Multidisciplinary Team (NMT)).

Kemudian dilanjutkan ke sesi 1 dimana tim Alluvium yang dipimpin oleh Bapak Adyn memacu energi para peserta dengan memberikan update kemajuan melalui pembelajaran dari WARM pertama hingga kedua, bersamaan dengan WSP Regional Technical Workshop di Bangkok. Lebih lanjut Pak Tony, WARM III ini diharapkan dapat mengidentifikasi tren dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan beserta kesenjangan yang teridentifikasi antara pengetahuan yang diperlukan dan ketersediaan data, serta bagaimana penghitungan air ini dapat diterapkan di luar lokasi project.

Berikutnya pada sesi 2 beberapa perwakilan kementerian terkait membahas mengenai petunjuk teknis, seperti dari Direktorat Operasi & Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membahas isi Neraca Air Tangkapan (Water Accounting) dan Petunjuk Teknis Alokasi dan pembaruan di masa mendatang. Dijelaskan pentingnya akuntansi air untuk mengalokasikan air secara adil dan tepat sasaran, memperhatikan perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan. Selain itu, ada beberapa langkah dalam proses perencanaan alokasi air: Pola PSDA (Pola Pengelolaan Sumber Daya Air) → RENCANA (salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dari Direktur Jenderal (Ditjen) of Sumber Daya Alam yang menjadi dasar penyusunan program dan penganggaran tahunan) → RAAT (Rencana Alokasi Air Tahunan) → RAAR (Rencana Alokasi Air Terperinci).

Dilanjutkan dengan pemaparan dari Pusat Pelayanan Informasi Iklim Terapan Deputi Klimatologi (BMKG) mengenai Pemaparan Hidrologi Hidrometeorologi dan Sistem Informasi Hidrogeologi (SIH3) platform & tantangan yang dihadapi dalam diskusi, dimana topik diskusinya menekankan pada platform dan kesesuaian data. Melalui Sistem Informasi Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Hidrologi (SIH3), SIH3 bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di Indonesia, mengurangi dampak negatif akibat kondisi alam ekstrim dan mendukung pengambil kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. SIH3 memiliki tiga kementerian yang berperan untuk menangani dan berkolaborasi dalam sistem tersebut, yaitu BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Geologi.

Terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membahas perkembangan Platform Data Sumber Daya Air dan tantangan yang dihadapi. dijelaskan tentang aplikasi Water Resources Data Center (WRDC), sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan informasi terkait sumber daya air di seluruh Indonesia. Integrasinya dengan aplikasi-aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air diharapkan dapat meningkatkan peran layanan sistem informasi dan data sumber daya air, sehingga nantinya dapat berguna untuk menyebarkan informasi ke internal dan eksternal Direktorat.

Sebagai penutup, dapat disepakati mengenai perlunya mempertimbangkan FAIR untuk platform data.

• F, findable: dimana data harus mudah ditemukan oleh komputer dan manusia.
• A, accessible: ketika orang menemukan data, mereka perlu mengetahui bagaimana data tersebut dapat diakses.
• I, interoperable: data harus mudah diintegrasikan dengan data lain untuk analisis, pemrosesan, dan penyimpanan.
• R, reusable: Data perlu dideskripsikan dengan baik, sehingga dapat digunakan kembali dan direplikasi dengan cara yang berbeda.

Hari ke-2 – Pengaturan kelembagaan, pengaturan etalase, kebijakan dan langkah SMART selanjutnya.

Pemaparan oleh Bapak Ewin Sofian Winata, ST, MEM, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang pengaturan kelembagaan penghitungan air hingga perencanaan wilayah sungai. Terdapat 20 Upaya Transformatif Super Prioritas Tahun 2025-2045 dalam RPJPN, yang masuk dalam kategori transformasi sosial, trans-governance, transformasi trans-ekonomi, landasan supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, sosial budaya dan ketahanan ekologi. Karena kini kita memasuki 5 tahun pertama, maka yang dicapai dalam visi 2045 adalah tersedianya pasokan air baku yang berkelanjutan untuk berbagai kegiatan ekonomi (terjaminnya keseimbangan air di setiap WS) yang tidak dalam kondisi defisit/stress sepanjang tahun. dengan tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang terintegrasi pada beberapa lembaga.

Dilanjutkan dengan beberapa diskusi mengenai komitmen peningkatan kapasitas, dimana diperlukannya keterampilan teknis di semua tingkatan, koordinasi dan integrasi untuk memperjelas tanggung jawab, memperkuat koordinasi kerangka kerja, dan menyelaraskan perencanaan, data dan informasi dengan 'Kebijakan Satu Data'. ' atau disebut 'Kebijakan Satu Data' dan peraturan turunannya undang-undang sumber daya alam tahun 2019 untuk meningkatkan kerangka kelembagaan dan pelaksanaan perhitungan dan alokasi air.

Selanjutnya pada diskusi showcase, tim Alluvium menjelaskan tujuannya adalah untuk memiliki showcase water account untuk dipresentasikan kepada pengambil keputusan, dan dibalik alasan pentingnya. Hal ini dapat diikuti dengan undang-undang, insentif pendanaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjustifikasi nilai izin penyediaan air, mendukung transfer antar daerah aliran sungai dan memberikan tujuan bagi organisasi wilayah sungai untuk menerapkan akuntansi.

Hal ini juga memerlukan beberapa poin untuk dipamerkan seperti gambar komunikasi sederhana, diagram proses konseptual, model rinci jenis level akun yang akan ditempatkan dan jenis akun, apakah itu data yang sangat teknis, sedang atau buruk. Ada pula masukan mengenai perlunya memetakan siapa saja yang memperoleh manfaat.

Pembahasan penting sebelum menutup hari ini adalah mengenai langkah selanjutnya yang Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Tepat Waktu (SMART). Hal ini mencakup lokakarya dengan pakar teknis di PUPR dan DAS Cimanuk Cisanggarung untuk memahami dan mencatat asumsi dan keterbatasan yang ada dalam proses penghitungan air saat ini. Selain itu, bimtek yang diberikan PUPR selaras dengan pedoman BBWS dan menambahkan skenario pada hari ekstrim untuk peramalan dalam penghitungan air, yang akan dimasukkan ke dalam juknis dan finalisasinya pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025.

Workshop III Water Accounting Roadmap (WARM) ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian Workshop yang akan ditindaklanjuti dengan WSP tahap III yaitu mempersiapkan showcase dan presentasi NMT beserta rencana aksi nasional.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi (Bapak) Fany Wedahuditama: fany@ws-indonesia.org dan/atau fany.wedahuditama@gwpsea.org

Workshop Water Accounting Roadmap (WARM) III ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui the Australian Water Partnership dan the UN Food and Agriculture Organization.